Si Pitung adalah seorang pemuda yang soleh dari Rawa Belong. Ia rajin
belajar mengaji pada Haji Naipin. Selesai belajar mengaji ia pun
dilatih silat. Setelah bertahun- tahun kemampuannya menguasai ilmu agama
dan bela diri makin meningkat.
Pada waktu itu Belanda sedang menjajah Indonesia. Si Pitung merasa
iba menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil. Sementara
itu, kumpeni (sebutan untuk Belanda), sekelompok Tauke dan para Tuan
tanah hidup bergelimang kemewahan. Rumah dan ladang mereka dijaga oleh
para centeng yang galak.
Dengan dibantu oleh teman-temannya si Rais dan Jii, Si Pitung mulai
merencanakan perampokan terhadap rumah Tauke dan Tuan tanah kaya. Hasil
rampokannya dibagi-bagikan pada rakyat miskin. Di depan rumah keluarga
yang kelaparan diletakkannya sepikul beras. Keluarga yang dibelit hutang
rentenir diberikannya santunan. Dan anak yatim piatu dikiriminya
bingkisan baju dan hadiah lainnya.
Kesuksesan si Pitung dan kawan-kawannya dikarenakan dua hal. Pertama,
ia memiliki ilmu silat yang tinggi serta dikhabarkan tubuhnya kebal
akan peluru. Kedua, orang-orang tidak mau menceritakan dimana si Pitung
kini berada. Namun demikian orang kaya korban perampokan Si Pitung
bersama kumpeni selalu berusaha membujuk orang-orang untuk membuka
mulut.
Kumpeni juga menggunakan kekerasan untuk memaksa penduduk memberi
keterangan. Pada suatu hari, kumpeni dan tuan-tuan tanah kaya berhasil
mendapat informasi tentang keluarga si Pitung. Maka merekapun menyandera
kedua orang tuanya dan si Haji Naipin. Dengan siksaan yang berat
akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang dimana Si Pitung berada
dan rahasia kekebalan tubuhnya.
Berbekal semua informasi itu, polisi kumpeni pun menyergap Si Pitung.
Tentu saja Si Pitung dan kawan-kawannya melawan. Namun malangnya,
informasi tentang rahasia kekebalan tubuh Si Pitung sudah terbuka. Ia
dilempari telur-telur busuk dan ditembak. Ia pun tewas seketika.Meskipun
demikian untuk Jakarta, Si Pitung tetap dianggap sebagai pembela rakyat
kecil.
Selasa, 25 Juni 2013
Kamis, 13 Juni 2013
Kriteria Kemiskinan menurut Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator dan Kriteria Keluarga
Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.
Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Keluarga Pra Sejahtera
Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
b) Keluarga Sejahtera Tahap I
Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:
1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
c) Keluarga Sejahtera tahap II
Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
6. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)
d) Keluarga Sejahtera Tahap III
Yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :
22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.
f) Keluarga Miskin
adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor.
b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
c. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni.
g) Keluarga Miskin Sekali
adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm
Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.
Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Keluarga Pra Sejahtera
Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
b) Keluarga Sejahtera Tahap I
Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:
1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
c) Keluarga Sejahtera tahap II
Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
6. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)
d) Keluarga Sejahtera Tahap III
Yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :
22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.
f) Keluarga Miskin
adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor.
b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
c. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni.
g) Keluarga Miskin Sekali
adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm
Rabu, 12 Juni 2013
Politik dan Kemiskinan di Indonesia
Nama : Ambar dwi ryanto
Npm : 10211662
Kelas : 2ea20
Mata kuliah : Pendidikan Pancasila
Dosen : Emiliansyah Banowo
Kata pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Politik dan Kemiskinan di Indonesia” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada November 2011, Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data. Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “Politik Angka Kemiskinan”. Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Manfaat Penulisan
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang “Politik dan Kemiskinan di Indonesia”.
2. Mengetahui tetang konsep “Politik Angka Kemiskinan”.
BAB II
PEMBAHASAN
Politik dan Kemiskinan di Indonesia
Pemerintah akan menaikkan besaran bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin menjadi Rp150.000 dari Rp100.000 per keluarga. Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diberlakukan mulai bulan depan.Orientasi kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah seolah tidak pernah belajar dari pengalaman. Suatu cara berpikir kebijakan yang tidak bervisi dalam mengatasi kemiskinan sesungguhnya. Apa yang dilakukan justru hanya akan mendidik rakyat bermental pengemis, dan jauh dari menciptakan kemandirian.Dapat ditebak dengan cepat bahwa kebijakan tersebut bersifat pragmatis hanya untuk mencari dukungan politik semata.Orientasi penguasa sekedar mencari dukungan politik sesaat. Kemerdekaan rakyat tidak menjadi perhatian utama, alihalihjustrumenciptakanrakyat ke dalam jurang kesengsaraan.Sudah terbukti di masa lalu bahwa kebijakan seperti itu gagal mengatasi kemiskinan. Angka kemiskinan justru semakin meningkat. Dengan bantuan langsung, rakyat tidak mampu menjadi manusia mandiri.
Kebijakan tersebut hanya akan mendorong rakyat bermental pengemis. Tanpa disadari bahwa hal tersebut akan semakin membuat rakyat berada dalam posisi tergantung pada penguasa. Pada akhirnya, penguasa denganmudahmerekayasakepentingan demi kekuasaan. Rakyat pun potensial kehilangan posisi tawar dalam berbagai pengambilan keputusan politik. Rakyat mudah digiring dalam berbagai kemauan politik penguasa. Berbagai kecurigaan pun muncul bahwa ini semua dilakukan agar rakyat mudah dikendalikan menjadi alat kekuasaan.
Negara Sinterklas
Tak pelak kebijakan bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menuai banyak kritik tajam. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah lebih cenderung berusaha mengatasi rasa sakit jangka pendek. Rakyat akan terdidik bermental konsumtif. Pemerintah tidak serius dalam membongkar akar kemiskinan sesungguhnya selama ini.Padahal dana besar yang disalurkan dalam bantuan tunai melalui PKH akan lebih efektif jika dimanfaatkan untuk program jangka panjang, misalnya dalam bentuk keterampilan dan modal. Kecuali dalam keadaan darurat, hampir tidak ada argumentasi apapun yang secara rasional masuk di akal sehat kebijakan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Justru kebijakan tersebut dicurigai sarat dengan berbagai kepentingan politik dan pencitraan kekuasaan.Kemiskinan Indonesia tidak akan bisa tuntas dengan model kebijakan seperti ini. Kita justru akan semakin sengsara bila mendasarkan kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi nyatanya sama sekali tidak demikian. Negara bukanlah sosok sinterklas yang hanya datang pada momen-momen tertentu untuk menghibur anak-anak. Negara bukan untuk menghibur, melainkan melindungi warganya dari penderitaan.
Hiburan itu sangat kecil maknanya dibandingkan dengan beban penderitaan yang akan ditanggung rakyat dari sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa visi yang sehat. Negara harus benar-benar menyadari bahwa problem kemiskinan di negeri ini benarbenar pelik. Kita bahkan terlalu sering meributkan mengenai berapa banyak jumlah orang miskin di negeri ini. Penguasa selalu bermulut manis melaporkan angka kemiskinan yang terus berkurang. Faktanya, kita semua merasakan, tidaklah seperti demikian.Tak bisa dimungkiri faktor politik merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia, di masa lalu dan sampai sekarang. Pengalaman di era Orde Baru pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus bagi sebagian besar orang justru merupakan bencana. Tak lain karena antara yang bertumbuh dan merana semakin dalam jurang pemisahnya. Banyak orang yang dibuat bangga dalam kubangan kemiskinan. Membanggakan angka pertumbuhan yang tidak berurat nadi pada kenyataan hidup sebagian besar rakyat Indonesia.
Sudah semenjak dulu kemiskinan hanya dijadikan alat atau isu belaka. Tidak pernah dicarikan jalan keluar secara serius untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan menjadi isu yang terbaik untuk mencari dukungan rakyat miskin. Sungguh ironis karena tanpa elite menyadarinya, merekamereka terlalu sering menjual rakyat miskin atas nama kemiskinan mereka.Sulit akal sehat bisa menerima fakta bahwa di negara yang terus-menerus melakukan pembangunan ekonomi dan memiliki konstitusi jelas meningkatkan kesejahteraan rakyat, jumlah kaum miskin dan mereka yang kelaparan justru meningkat. Diakui atau tidak, krisis ekonomi tidak selalu menjadi alasan yang baik untuk memberikan penjelasan soal ini. Ketidak jelasan orientasi kebijakan ekonomi serta kondisi politik bangsa inilah yang menyebabkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis.Sumber bencana utama negeri ini sangat mungkin terjadi karena selama ini kebijakan ekonomi tidak diarahkan atau berpihak pada penguatan masyarakat kecil. Kebijakan ekonomi terlalu mendongak ke atas, dan tak jarang menjadikan rakyat kecil sebagai “batu injakan” saja. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat dan memperjuangkan dengan sungguhsungguh nasib rakyat dari derita kemiskinan dan pengangguran, justru yang terjadi kesejahteraan rakyat kecil diabaikan.
Layak disadari oleh semua pihak bahwa akar kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan masalah-masalah struktural. Rakyat Indonesia bukan bangsa pemalas dan dengan demikian miskin karena sikap malasnya. Umumnya kemiskinan Indonesia karena pemerintah dan kebijakannya abai dan sering menutup dan membatasi akses perekonomian rakyat. Banyak situasi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan produktifnya secara penuh.Adanya kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran merupakan sebab struktural yang penyelesaiannya harus melalui tindakan struktural pula. Selain itu, selama ini pembangunan tidak memperhatikan aspek kehidupan dalam jangka pangan dan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan material belaka. Pembangunanbukansaja telah gagal menyejahterakan manusia, melainkan juga merupakan biang dari masalah.Selama ini pembangunan tidak menciptakan kemerdekaan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pembangunan hanya sekedar alat bagi kapital untuk berkuasa.
Kebiasaan mengabaikan pelajaran masa lalu sudah mendarah daging sebagai mental penguasa. Itu semua mengakibatkan kekuasaan bebal dan tidak mau mendengarkan jeritan penderitaan rakyat.Kebijakan yang hanya berorientasi jangka pendek dan efektivitasnya diragukan sudah seharusnya mendapatkan evaluasi. Justru tantangan mengatasi kemiskinan di negeri ini semakin berat. Pemerintah perlu belajar banyak dari pengalaman mengelola problem kemiskinan yang terjadi. Itu semua perlu dipertimbangkan agar pemerintah terhindar dari tuduhan hanya mempermainkan orang miskin untuk kepentingan kekuasaan.
Politik Angka Kemiskinan
Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data. Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “Politik Angka Kemiskinan”. Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Kekhawatiran ini memang wajar, mengingat di satu sisi BPS merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sementara di sisi lain statistik kemiskinan yang dihitung BPS merupakan salah satu tolak ukur baik-buruknya kinerja pemerintah. Terkait hal ini, statistik kemiskinan yang dihasilkan BPS tentu sangat rentan untuk dipolitisasi.
Dala m hal ini, bisa saja BPS menggunakan standar kemiskinan (garis kemiskinan) yang sengaja dibuat minimal (konservatif) agar statistik kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan “pesanan” pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan politik angka kemiskinan menurut Perkumpulan Prakarsa. Jika hal ini benar terjadi, tentu sangat berbahaya dan tidak manusiawa. Tega-teganya, jumlah penduduk miskin dipermainkan dan diramu sedemikian rupa oleh BPS hanya untuk menyenang-nyenangkan penguasa.
“Saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergulat dengan kemiskinan itu sama sekali tak butuh data atau angka, yang mereka butuhkan adalah upaya kita semua untuk membantu mereka keluar dari lembah kemiskinan. Dan, segala upaya itu tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan data yang akurat”, demikian dalam papernya.
Kekhawatiran Perkumpulan Prakarsa terkait kemungkinan adanya politisasi angka kemiskinan didasari sebuah laporan bertajuk Poverty in Asia and Pacific: An Update yang dipublikasikan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) pada Agustustus 2011. Kaitan itu, ADB melaporkan bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP) perkembangan kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2008-2010 cenderung memburuk. Jumlah penduduk miskin dilaporkan bertambah sebanyak 2,7 juta jiwa, yakni dari 40,4 juta jiwa di 2008 menjadi 43,1 juta jiwa di 2010. Kemiskinan di Indonesia juga dilaporkan lebih buruk dibanding negara-negara lain di ASEAN.
Anehnya pada saat yang sama, statistik kemiskinan resmi versi BPS justru menunjukkan sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun secara konsisten dengan penurunan yang cukup fantastis, yakni mencapai 3,94 juta jiwa sepanjang 2008-2010. Jumlah penduduk miskin yang dilaporkan BPS juga jauh lebih rendah dibanding laporan ADB, yakni hanya sebanyak 34,96 juta jiwa di 2008 dan 31,02 juta jiwa di 2010.
Wajar kalau kemudian perbedaan yang begitu jomplang ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa telah terjadi apa yang disebut sebagai “politik angka kemiskinan” oleh Perkumpulan Prakarsa. Apalagi, setelah ditelisik ternyata sumber perbedaan itu adalah perbedaan standar atau garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS ternyata sedikit lebih rendah dibanding garis kemiskinan yang digunakan ADB
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan politik dan kemiskinan saling berhubungan di mana sebuah partai politik dapat ikut campur dalam hal ini di karnakan dalam mengikut sertakan sebuah partai dalam hal kemiskinan maka partai tersebut akan mendapat sebuah pencitraan baik dari masyarakat. Adapun berbagai cara memberantas kemiskinan :
• Kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk dapat kehidupan yang lebih layak.
• Membuka/menciptakan lapangan pekerjaan.
Npm : 10211662
Kelas : 2ea20
Mata kuliah : Pendidikan Pancasila
Dosen : Emiliansyah Banowo
Kata pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Politik dan Kemiskinan di Indonesia” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada November 2011, Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data. Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “Politik Angka Kemiskinan”. Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Manfaat Penulisan
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang “Politik dan Kemiskinan di Indonesia”.
2. Mengetahui tetang konsep “Politik Angka Kemiskinan”.
BAB II
PEMBAHASAN
Politik dan Kemiskinan di Indonesia
Pemerintah akan menaikkan besaran bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin menjadi Rp150.000 dari Rp100.000 per keluarga. Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diberlakukan mulai bulan depan.Orientasi kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah seolah tidak pernah belajar dari pengalaman. Suatu cara berpikir kebijakan yang tidak bervisi dalam mengatasi kemiskinan sesungguhnya. Apa yang dilakukan justru hanya akan mendidik rakyat bermental pengemis, dan jauh dari menciptakan kemandirian.Dapat ditebak dengan cepat bahwa kebijakan tersebut bersifat pragmatis hanya untuk mencari dukungan politik semata.Orientasi penguasa sekedar mencari dukungan politik sesaat. Kemerdekaan rakyat tidak menjadi perhatian utama, alihalihjustrumenciptakanrakyat ke dalam jurang kesengsaraan.Sudah terbukti di masa lalu bahwa kebijakan seperti itu gagal mengatasi kemiskinan. Angka kemiskinan justru semakin meningkat. Dengan bantuan langsung, rakyat tidak mampu menjadi manusia mandiri.
Kebijakan tersebut hanya akan mendorong rakyat bermental pengemis. Tanpa disadari bahwa hal tersebut akan semakin membuat rakyat berada dalam posisi tergantung pada penguasa. Pada akhirnya, penguasa denganmudahmerekayasakepentingan demi kekuasaan. Rakyat pun potensial kehilangan posisi tawar dalam berbagai pengambilan keputusan politik. Rakyat mudah digiring dalam berbagai kemauan politik penguasa. Berbagai kecurigaan pun muncul bahwa ini semua dilakukan agar rakyat mudah dikendalikan menjadi alat kekuasaan.
Negara Sinterklas
Tak pelak kebijakan bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menuai banyak kritik tajam. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah lebih cenderung berusaha mengatasi rasa sakit jangka pendek. Rakyat akan terdidik bermental konsumtif. Pemerintah tidak serius dalam membongkar akar kemiskinan sesungguhnya selama ini.Padahal dana besar yang disalurkan dalam bantuan tunai melalui PKH akan lebih efektif jika dimanfaatkan untuk program jangka panjang, misalnya dalam bentuk keterampilan dan modal. Kecuali dalam keadaan darurat, hampir tidak ada argumentasi apapun yang secara rasional masuk di akal sehat kebijakan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Justru kebijakan tersebut dicurigai sarat dengan berbagai kepentingan politik dan pencitraan kekuasaan.Kemiskinan Indonesia tidak akan bisa tuntas dengan model kebijakan seperti ini. Kita justru akan semakin sengsara bila mendasarkan kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi nyatanya sama sekali tidak demikian. Negara bukanlah sosok sinterklas yang hanya datang pada momen-momen tertentu untuk menghibur anak-anak. Negara bukan untuk menghibur, melainkan melindungi warganya dari penderitaan.
Hiburan itu sangat kecil maknanya dibandingkan dengan beban penderitaan yang akan ditanggung rakyat dari sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa visi yang sehat. Negara harus benar-benar menyadari bahwa problem kemiskinan di negeri ini benarbenar pelik. Kita bahkan terlalu sering meributkan mengenai berapa banyak jumlah orang miskin di negeri ini. Penguasa selalu bermulut manis melaporkan angka kemiskinan yang terus berkurang. Faktanya, kita semua merasakan, tidaklah seperti demikian.Tak bisa dimungkiri faktor politik merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia, di masa lalu dan sampai sekarang. Pengalaman di era Orde Baru pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus bagi sebagian besar orang justru merupakan bencana. Tak lain karena antara yang bertumbuh dan merana semakin dalam jurang pemisahnya. Banyak orang yang dibuat bangga dalam kubangan kemiskinan. Membanggakan angka pertumbuhan yang tidak berurat nadi pada kenyataan hidup sebagian besar rakyat Indonesia.
Sudah semenjak dulu kemiskinan hanya dijadikan alat atau isu belaka. Tidak pernah dicarikan jalan keluar secara serius untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan menjadi isu yang terbaik untuk mencari dukungan rakyat miskin. Sungguh ironis karena tanpa elite menyadarinya, merekamereka terlalu sering menjual rakyat miskin atas nama kemiskinan mereka.Sulit akal sehat bisa menerima fakta bahwa di negara yang terus-menerus melakukan pembangunan ekonomi dan memiliki konstitusi jelas meningkatkan kesejahteraan rakyat, jumlah kaum miskin dan mereka yang kelaparan justru meningkat. Diakui atau tidak, krisis ekonomi tidak selalu menjadi alasan yang baik untuk memberikan penjelasan soal ini. Ketidak jelasan orientasi kebijakan ekonomi serta kondisi politik bangsa inilah yang menyebabkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis.Sumber bencana utama negeri ini sangat mungkin terjadi karena selama ini kebijakan ekonomi tidak diarahkan atau berpihak pada penguatan masyarakat kecil. Kebijakan ekonomi terlalu mendongak ke atas, dan tak jarang menjadikan rakyat kecil sebagai “batu injakan” saja. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat dan memperjuangkan dengan sungguhsungguh nasib rakyat dari derita kemiskinan dan pengangguran, justru yang terjadi kesejahteraan rakyat kecil diabaikan.
Layak disadari oleh semua pihak bahwa akar kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan masalah-masalah struktural. Rakyat Indonesia bukan bangsa pemalas dan dengan demikian miskin karena sikap malasnya. Umumnya kemiskinan Indonesia karena pemerintah dan kebijakannya abai dan sering menutup dan membatasi akses perekonomian rakyat. Banyak situasi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan produktifnya secara penuh.Adanya kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran merupakan sebab struktural yang penyelesaiannya harus melalui tindakan struktural pula. Selain itu, selama ini pembangunan tidak memperhatikan aspek kehidupan dalam jangka pangan dan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan material belaka. Pembangunanbukansaja telah gagal menyejahterakan manusia, melainkan juga merupakan biang dari masalah.Selama ini pembangunan tidak menciptakan kemerdekaan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pembangunan hanya sekedar alat bagi kapital untuk berkuasa.
Kebiasaan mengabaikan pelajaran masa lalu sudah mendarah daging sebagai mental penguasa. Itu semua mengakibatkan kekuasaan bebal dan tidak mau mendengarkan jeritan penderitaan rakyat.Kebijakan yang hanya berorientasi jangka pendek dan efektivitasnya diragukan sudah seharusnya mendapatkan evaluasi. Justru tantangan mengatasi kemiskinan di negeri ini semakin berat. Pemerintah perlu belajar banyak dari pengalaman mengelola problem kemiskinan yang terjadi. Itu semua perlu dipertimbangkan agar pemerintah terhindar dari tuduhan hanya mempermainkan orang miskin untuk kepentingan kekuasaan.
Politik Angka Kemiskinan
Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data. Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “Politik Angka Kemiskinan”. Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Kekhawatiran ini memang wajar, mengingat di satu sisi BPS merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sementara di sisi lain statistik kemiskinan yang dihitung BPS merupakan salah satu tolak ukur baik-buruknya kinerja pemerintah. Terkait hal ini, statistik kemiskinan yang dihasilkan BPS tentu sangat rentan untuk dipolitisasi.
Dala m hal ini, bisa saja BPS menggunakan standar kemiskinan (garis kemiskinan) yang sengaja dibuat minimal (konservatif) agar statistik kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan “pesanan” pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan politik angka kemiskinan menurut Perkumpulan Prakarsa. Jika hal ini benar terjadi, tentu sangat berbahaya dan tidak manusiawa. Tega-teganya, jumlah penduduk miskin dipermainkan dan diramu sedemikian rupa oleh BPS hanya untuk menyenang-nyenangkan penguasa.
“Saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergulat dengan kemiskinan itu sama sekali tak butuh data atau angka, yang mereka butuhkan adalah upaya kita semua untuk membantu mereka keluar dari lembah kemiskinan. Dan, segala upaya itu tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan data yang akurat”, demikian dalam papernya.
Kekhawatiran Perkumpulan Prakarsa terkait kemungkinan adanya politisasi angka kemiskinan didasari sebuah laporan bertajuk Poverty in Asia and Pacific: An Update yang dipublikasikan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) pada Agustustus 2011. Kaitan itu, ADB melaporkan bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP) perkembangan kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2008-2010 cenderung memburuk. Jumlah penduduk miskin dilaporkan bertambah sebanyak 2,7 juta jiwa, yakni dari 40,4 juta jiwa di 2008 menjadi 43,1 juta jiwa di 2010. Kemiskinan di Indonesia juga dilaporkan lebih buruk dibanding negara-negara lain di ASEAN.
Anehnya pada saat yang sama, statistik kemiskinan resmi versi BPS justru menunjukkan sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun secara konsisten dengan penurunan yang cukup fantastis, yakni mencapai 3,94 juta jiwa sepanjang 2008-2010. Jumlah penduduk miskin yang dilaporkan BPS juga jauh lebih rendah dibanding laporan ADB, yakni hanya sebanyak 34,96 juta jiwa di 2008 dan 31,02 juta jiwa di 2010.
Wajar kalau kemudian perbedaan yang begitu jomplang ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa telah terjadi apa yang disebut sebagai “politik angka kemiskinan” oleh Perkumpulan Prakarsa. Apalagi, setelah ditelisik ternyata sumber perbedaan itu adalah perbedaan standar atau garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS ternyata sedikit lebih rendah dibanding garis kemiskinan yang digunakan ADB
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan politik dan kemiskinan saling berhubungan di mana sebuah partai politik dapat ikut campur dalam hal ini di karnakan dalam mengikut sertakan sebuah partai dalam hal kemiskinan maka partai tersebut akan mendapat sebuah pencitraan baik dari masyarakat. Adapun berbagai cara memberantas kemiskinan :
• Kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk dapat kehidupan yang lebih layak.
• Membuka/menciptakan lapangan pekerjaan.
Senin, 27 Mei 2013
Makanan pokok yang ada di Indonesia
INDONESIA adalah
negara yang kaya akan etnik, budaya, ras, dan agama. Maka itu, tak
mengherankan bila banyak sekali perbedaan antara suatu daerah dan
daerah lainnya.Begitu pula dengan makanan yang dikonsumsi, setiap
provinsi atau sebuah pulau biasanya memiliki makanan pokok tersendiri.
Namun, makanan pokok orang Indonesia pada umumnya adalah nasi. Nasi berasal dari beras yang berasal dari padi. Masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok yakni penduduk di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Jenis nasi di Indonesia pun berbeda-beda, setiap daerah mempunyai nasi/padi khas masing-masing.
Selain nasi, makanan pokok Indonesia yang lain adalah sagu dan jagung yang biasanya dapat ditemui di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Irian Jaya yang dominan dengan sagunya dan Sulawesi yang dominan dengan makanan menggunakan jagung. Berikut keterangan kandungan gizi tiga makanan pokok masyarakat Indonesia:
1. Nasi
Namun, makanan pokok orang Indonesia pada umumnya adalah nasi. Nasi berasal dari beras yang berasal dari padi. Masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok yakni penduduk di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Jenis nasi di Indonesia pun berbeda-beda, setiap daerah mempunyai nasi/padi khas masing-masing.
Selain nasi, makanan pokok Indonesia yang lain adalah sagu dan jagung yang biasanya dapat ditemui di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Irian Jaya yang dominan dengan sagunya dan Sulawesi yang dominan dengan makanan menggunakan jagung. Berikut keterangan kandungan gizi tiga makanan pokok masyarakat Indonesia:
1. Nasi
Nasi
adalah beras yang telah direbus dan ditanak. Selain dikonsumsi
masyarakat Indonesia, nasi juga dimakan sebagian besar penduduk Asia
sebagai sumber karbohidrat utama dalam menu sehari-hari. Nasi sebagai
makanan pokok biasanya dihidangkan bersama lauk sebagai pelengkap rasa
dan juga melengkapi kebutuhan gizi seseorang. Nasi dapat diolah lagi
bersama bahan makanan lain menjadi masakan baru, seperti pada nasi
goreng, nasi kuning atau nasi kebuli. Nasi bisa dikatakan makanan pokok
bagi masyarakat di Asia, khususnya Asia Tenggara.
2. Sagu
Sebagai sumber energi, sagu setara dengan beras, jagung, singkong, kentang, dan tepung terigu. Sagu dapat dijadikan pangan potensial sumber karbohidrat karena kandungannya cukup tinggi, yaitu 84,7 gram per 100 gram bahan. Namun, sayangnya, sagu termasuk bahan pangan yang sangat miskin akan protein. Kandungan protein tepung sagu hanya 0,7 g/100 g, jauh lebih rendah daripada tepung beras, jagung, dan terigu. Jika ditinjau dari kadar vitamin dan mineral pun, sagu memiliki kadar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan makanan pokok lainnya.
Karena potensi gizi sagu yang tidak selengkap dan sebaik bahan makanan pokok lain, sagu harus dikonsumsi bersama-sama dengan bahan lain yang lebih baik kadar gizinya. Konsep diversifikasi konsumsi pangan seperti itulah yang telah dipraktikkan oleh masyarakat tradisional Maluku dan Papua. Mereka mengombinasikan sagu dengan ikan (sebagai sumber protein) dan berbagai sayuran (sebagai sumber vitamin, mineral, antioksidan, dan serat pangan).
3. Jagung
Walaupun di
masa lalu sebagian masyarakat kita menggunakan jagung sebagai bahan
pangan pokok, kini lebih banyak digolongkan sebagai sayur, camilan, dan
diolah menjadi lauk. Bila dilihat lebih saksama, nilai gizi jagung
tidak kalah dari nasi. Dalam 100 gram beras terkandung energi sebesar
360 kalori atau setara dengan energi pada jagung. Kandungan karbohidrat
jagung sebagian besar juga terdiri atas pati sehingga dapat
mengenyangkan.
Selain ketiga makanan pokok itu, sebenarnya ada beberapa makanan lain yang dinilai berpotensi menjadi pilihan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia yakni kentang, papeda, umbi garut, talas, singkong, beras meras, soun dan bihum, roti gandum, serta mie
Selain ketiga makanan pokok itu, sebenarnya ada beberapa makanan lain yang dinilai berpotensi menjadi pilihan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia yakni kentang, papeda, umbi garut, talas, singkong, beras meras, soun dan bihum, roti gandum, serta mie
Meningkatkan Ketahanan Pangan di dalam Masyarakat
Nama : Ambar dwi ryanto
Npm : 10211662
Kelas : 2ea20
Mata kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Emiliansyah Banowo
Kata pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Meningkatkan Ketahanan Pangan di dalam Masyarakat” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
"Ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk terus diperjuangkan. Jika Indonesia mampu mencukupi pangannya sendiri, ini tentunya akan membantu stabilitas pangan di dunia," kata Wakil mentri pertanian dalam acara workshop internasional mengenai "kerja sama internasional ketahanan pangan Indonesia" di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu. Wakil mentri pertanian menjelaskan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan di Indonesia. Berbagai konsep dan diskusi terkait ketahanan pangan terus digalakkan, begitu pula dengan implementasi di lapangan. Menurut Wakil mentri pertanian, jika produksi pangan meningkat hal ini akan dibarengi dengan terjaminnya kenyamanan masyarakat Indonesia dari sisi pangan. "Jika produksi pangan bisa dilampaui dengan terus menerus memproduksi, kita juga berkontribusi dalam ketahanan pangan dunia. Tapi, jika Indonesia tidak mampu mencukupi sumber pangannya, maka kita akan menggaggu stabilitas pangan dunia,".
Manfaat Penulisan
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang “meningkatkan ketahanan pangan di dalam masyarakat”.
2. Mengetahui tetang konsep ketahanan “pangan”
BAB II
PEMBAHASAN
Meningkatkan ketahanan pangan di dalam masyarakat
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada sisi mikro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan mendadak, karena bencana alam dan musibah serta kerawanan pangan kronis karena kemiskinan. Sedangkan pada sisi makro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama pada peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pangan domestik dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam era keterbukaan ekonomi dan perdagangan global.
Kebijakan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduk secara berkelanjutan, dengan jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatansumber daya dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Kebijakan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemandirian pangan masyarakat, yang antara lain ditandai oleh indikator secara mikro, yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, serta secara makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan terkonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, pada tingkat individu dan wilayah.
Menyikapi tantangan tersebut, strategi pemantapan kemandirian pangan pada masyarakat dilakukan melalui kebijakan pokok ketahanan pangan yaitu:
• menjamin ketersediaan pangan masyarakat;
• menjamin cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
• mengembangkan sistem distribusi dan perdagangan pangan yang adil dan efisien;
• meningkatkan aksesbilitas rumah tangga terhadap pangan;
• menjaga stabilitas harga pangan;
• mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi;
• melakukan diversifikasi usaha produksi dan konsumsi pangan;
• menata lahan dan air;
• meningkatkan peran serta masyarakat dan;
• mengembangkan sumberdaya manusia.
Untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakanpokok ketahanan pangan tersebut, Departemen Pertanian dalam program pembangunan pertanian tahun 2005-2009 mengembangkan program peningkatan ketahanan pangan berbasis masyarakat di perdesaan yaitu Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
Konsep ketahanan pangan
Istilah Ketahanan Pangan berasal dari istilah “Food Security”, yang diartikan sebagai the availability of food and one's access to it. A household is considered food-secure when its occupants do not live in hunger or fear of starvation.
Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap hal ini diwujudkan dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu.
Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan.
Cadangan pangan nasional diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada itu, penyaluran pangan secara khusus diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
Ketentuan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu yang bersifat pokok bertujuan untuk menghindari terjadinya gejolak harga yang berakibat resahnya masyarakat seperti keadaan darurat yang meliputi bencana alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. Dengan demikian pengendalian harga pangan harus mengetahui mekanisme pasar atau adanya intervensi pasar dengan cara mengelola dan memelihara cadangan pangan pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan pangan, mengatur kelancaran distribusi pangan dan menetapkan kebijakan pajak dan/atau tarif.
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggu-langan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kestabilan ketahanan pangan di indonesia kita harus menerapkan beberapa cara seperti berikut :
• Meningkatkan tingkat produksi dalam negeri.
• Mengurangi kebijakan import yang berlebihan.
• Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan serta perternakan dan perkebunan.
reverensi :
http://faperta.unismabekasi.ac.id/node/4
https://www.google.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
http://www.kompas.com/
Npm : 10211662
Kelas : 2ea20
Mata kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Emiliansyah Banowo
Kata pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Meningkatkan Ketahanan Pangan di dalam Masyarakat” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
"Ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk terus diperjuangkan. Jika Indonesia mampu mencukupi pangannya sendiri, ini tentunya akan membantu stabilitas pangan di dunia," kata Wakil mentri pertanian dalam acara workshop internasional mengenai "kerja sama internasional ketahanan pangan Indonesia" di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu. Wakil mentri pertanian menjelaskan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan di Indonesia. Berbagai konsep dan diskusi terkait ketahanan pangan terus digalakkan, begitu pula dengan implementasi di lapangan. Menurut Wakil mentri pertanian, jika produksi pangan meningkat hal ini akan dibarengi dengan terjaminnya kenyamanan masyarakat Indonesia dari sisi pangan. "Jika produksi pangan bisa dilampaui dengan terus menerus memproduksi, kita juga berkontribusi dalam ketahanan pangan dunia. Tapi, jika Indonesia tidak mampu mencukupi sumber pangannya, maka kita akan menggaggu stabilitas pangan dunia,".
Manfaat Penulisan
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang “meningkatkan ketahanan pangan di dalam masyarakat”.
2. Mengetahui tetang konsep ketahanan “pangan”
BAB II
PEMBAHASAN
Meningkatkan ketahanan pangan di dalam masyarakat
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada sisi mikro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan mendadak, karena bencana alam dan musibah serta kerawanan pangan kronis karena kemiskinan. Sedangkan pada sisi makro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama pada peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pangan domestik dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam era keterbukaan ekonomi dan perdagangan global.
Kebijakan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduk secara berkelanjutan, dengan jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatansumber daya dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Kebijakan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemandirian pangan masyarakat, yang antara lain ditandai oleh indikator secara mikro, yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, serta secara makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan terkonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, pada tingkat individu dan wilayah.
Menyikapi tantangan tersebut, strategi pemantapan kemandirian pangan pada masyarakat dilakukan melalui kebijakan pokok ketahanan pangan yaitu:
• menjamin ketersediaan pangan masyarakat;
• menjamin cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
• mengembangkan sistem distribusi dan perdagangan pangan yang adil dan efisien;
• meningkatkan aksesbilitas rumah tangga terhadap pangan;
• menjaga stabilitas harga pangan;
• mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi;
• melakukan diversifikasi usaha produksi dan konsumsi pangan;
• menata lahan dan air;
• meningkatkan peran serta masyarakat dan;
• mengembangkan sumberdaya manusia.
Untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakanpokok ketahanan pangan tersebut, Departemen Pertanian dalam program pembangunan pertanian tahun 2005-2009 mengembangkan program peningkatan ketahanan pangan berbasis masyarakat di perdesaan yaitu Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
Konsep ketahanan pangan
Istilah Ketahanan Pangan berasal dari istilah “Food Security”, yang diartikan sebagai the availability of food and one's access to it. A household is considered food-secure when its occupants do not live in hunger or fear of starvation.
Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap hal ini diwujudkan dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu.
Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan.
Cadangan pangan nasional diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada itu, penyaluran pangan secara khusus diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
Ketentuan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu yang bersifat pokok bertujuan untuk menghindari terjadinya gejolak harga yang berakibat resahnya masyarakat seperti keadaan darurat yang meliputi bencana alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. Dengan demikian pengendalian harga pangan harus mengetahui mekanisme pasar atau adanya intervensi pasar dengan cara mengelola dan memelihara cadangan pangan pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan pangan, mengatur kelancaran distribusi pangan dan menetapkan kebijakan pajak dan/atau tarif.
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggu-langan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kestabilan ketahanan pangan di indonesia kita harus menerapkan beberapa cara seperti berikut :
• Meningkatkan tingkat produksi dalam negeri.
• Mengurangi kebijakan import yang berlebihan.
• Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan serta perternakan dan perkebunan.
reverensi :
http://faperta.unismabekasi.ac.id/node/4
https://www.google.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
http://www.kompas.com/
Selasa, 23 April 2013
asal mula dan sejarah orang jawa
Asal Mula Leluhur Orang Jawa
Di dalam Mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur Bangsa Sunda (Jawa) adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma, juga terdapat di dalam Silsilah Babad Tanah Jawi. Di dalam Silsilah itu, bermula dari Nabi Adam yang berputera Nabi Syits, kemudian Nabi Syits menurunkan Sang Hyang Nur Cahya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkan Batara Brahma.
Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa.
Bani Jawi Keturunan Nabi Ibrahim
Di dalam Kitab ‘al-Kamil fi al-Tarikh‘ tulisan Ibnu Athir, menyatakan bahwa Bani Jawi (yang di dalamnya termasuk Bangsa Sunda, Jawa, Melayu Sumatera, Bugis, dsb), adalah keturunan Nabi Ibrahim.
Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim, semakin nyata, ketika baru-baru ini, dari penelitian seorang Profesor Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), diperoleh data bahwa, di dalam darah DNA Melayu, terdapat 27% Variant Mediterranaen (merupakan DNA bangsa-bangsa EURO-Semitik).
Variant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israil.
Sekilas dari beberapa pernyataan di atas, sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Akan tetapi, setelah melalui penyelusuran yang lebih mendalam, diperoleh fakta, bahwa Brahma yang terdapat di dalam Metologi Jawa indentik dengan Nabi Ibrahim.
Brahma adalah Nabi Ibrahim
Mitos atau Legenda, terkadang merupakan peristiwa sejarah. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi kabur, ketika kejadiannya di lebih-lebihkan dari kenyataan yang ada.
Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara, boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, dimana kemudian beliau beristeri Siti Qanturah (Qatura/Keturah), yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi (Melayu Deutro).
Dan kita telah sama pahami bahwa, Nabi Ibrahim berasal dari bangsa ‘Ibriyah, kata ‘Ibriyah berasal dari ‘ain, ba, ra atau ‘abara yang berarti menyeberang. Nama Ibra-him (alif ba ra-ha ya mim), merupakan asal dari nama Brahma (ba ra-ha mim).
Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Brahma yang terdapat di dalam Mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim, di antaranya :
1. Nabi Ibrahim memiliki isteri bernama Sara, sementara Brahma pasangannya bernama Saraswati.
2. Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yang bernama Atharva (Muhammad in Parsi, Hindoo and Buddhist, tulisan A.H. Vidyarthi dan U. Ali)…
3. Brahma adalah perlambang Monotheisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Esa (Brahman), sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan ke-ESA-an ALLAH.
Ajaran Monotheisme di dalam Kitab Veda, antara lain :
Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yg berhak disembah
Yajurveda Ch. 40 V. 8 menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci
Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu Maha Besar
Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan
Rigveda Bk. 1 Hymn 1 V. 1 menyebutkan : kami tidak menyembah kecuali Tuhan yg satu
Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 6 menyebutkan “sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya”
Dalam Brahama Sutra disebutkan : “Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yg kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali”.
Ajaran Monotheisme di dalam Veda, pada mulanya berasal dari Brahma (Nabi Ibrahim). Jadi makna awal dari Brahma bukanlah Pencipta, melainkan pembawa ajaran dari yang Maha Pencipta.
4. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah (Ka’bah) di Bakkah (Makkah), sementara Brahma membangun rumah Tuhan, agar Tuhan di ingat di sana (Muhammad in Parsi, Hindoo and Buddhist, tulisan A.H. Vidyarthi dan U. Ali).
Bahkan secara rinci, kitab Veda menceritakan tentang bangunan tersebut :
Tempat kediaman malaikat ini, mempunyai delapan putaran dan sembilan pintu… (Atharva Veda 10:2:31)
Kitab Veda memberi gambaran sebenarnya tentang Ka’bah yang didirikan Nabi Ibrahim.
Makna delapan putaran adalah delapan garis alami yang mengitari wilayah Bakkah, diantara perbukitan, yaitu Jabl Khalij, Jabl Kaikan, Jabl Hindi, Jabl Lala, Jabl Kada, Jabl Hadida, Jabl Abi Qabes dan Jabl Umar.
Sementara sembilan pintu terdiri dari : Bab Ibrahim, Bab al Vida, Bab al Safa, Bab Ali, Bab Abbas, Bab al Nabi, Bab al Salam, Bab al Ziarat dan Bab al Haram.
Monotheisme Ibrahim
Peninggalan Nabi Ibrahim, sebagai Rasul pembawa ajaran Monotheisme, jejaknya masih dapat terlihat pada keyakinan suku Jawa, yang merupakan suku terbesar dari Bani Jawi.
Suku Jawa sudah sejak dahulu, mereka menganut monotheisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widhi atau Sangkan Paraning Dumadi.
Selain suku Jawa, pemahaman monotheisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda Kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada Keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya ‘Allah Yang Maha Kuasa‘, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa ‘Nu Ngersakeun‘ atau disebut juga ‘Sang Hyang Keresa‘.
Dengan demikian, adalah sangat wajar jika kemudian mayoritas Bani Jawi (khususnya masyarakat Jawa) menerima Islam sebagai keyakinannya. Karena pada hakekatnya, Islam adalah penyempurna dari ajaran Monotheisme (Tauhid) yang di bawa oleh leluhurnya Nabi Ibrahim.
Keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi hanya satu; Nabi Syits (Set, dalam bahasa Ibrani; Sang Hyang Esis, dalam bahasa Jawa). Syith merupakan keturunan Adam yang lahir tunggal (semua anak Adam dilahirkan kembar) diturunkan Yang Mahaesa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupa Syith sangat mirip dengan rupa Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa.
Begitu mengasihinya Adam meminta pada Yang Mahaesa supaya kelak keturunan Syits diizinkan menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Saat berdoa, Malaikat Ngajajil (Iblis) ternyata mencuri dengar. Ngajazil paham, bila doa Adam akan selalu didengar dan dikabulkan Yang Mahaesa. Seketika itu pula, tumbuh keinginan Ngajazil untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah keturunan Syits.
Malaikat Ngajazil terus mengintai Syith dan menunggu kesempatan mencampurkan darah keturunannya. Maka ketika Syith menikah dengan Dewi Mulat, pada suatu malam, Dewi Mulat di-sirep, diambil Ngajazil, lalu keberadaannya digantikan putrinya, Dewi Dlajah, yang telah beralih rupa menjadi Dewi Mulat. Setelah dibuahi, Malaikat Ngajazil langsung mengangkat Dewi Dlajah dan mengembalikan Dewi Mulat.
Pada suatu pagi, Dewi Mulat melahirkan dua orang anak; satu berwujud laki-laki normal dan satunya berupa cahaya berkilauan (kasat mata). Sore harinya Dewi Dlajah juga melahirkan, wujudnya berupa gumpalan darah yang berkilauan. Oleh Malaikat Ngajazil, gumpalan darah berkilauan itu disatukan cahaya berkilauan anak Dewi Mulat. Dari hasil penggabungan itu, muncullah seorang anak laki-laki yang cakap. Anak Dewi Mulat diberi nama Sayid Anwas, sedang anak campuran Dewi Mulat dan Dewi Dlajah diberi nama Sayid Anwar.
Sayid Anwas maupun Sayid Anwar memiliki rupa yang sangat tampan. Sayid Anwas besar dalam perlindungan Adam, sedang Sayid Anwar besar dalam asuhan Ngajazil. Sebagai keturunan yang terberkati, keduanya memiliki kemampuan yang sama-sama hebat. Bedanya, Sayid Anwas gemar mempelajari ilmu agama, sedang Sayid Anwar gemar tirakat dan bertapa.
Ketika Sayid Anwar dewasa, dia bertanya pada Dewi Dlajah tentang siapa ayah sejatinya. Maka diberitahulah Sayid Anwar bila dia merupakan keturunan Syith. Pada Dewi Dlajah dan Ngajazil, Sayid Anwar berpamitan untuk menjumpai sang ayah. Ketika berjumpa dengan Syith, terkejutlah sang ayah. Semula Syith tidak mau mengakui keberadaannya, tetapi setelah Yang Mahaesa membisikan mengenai asal-usal Sayid Anwar, barulah Nabi Syith menerima kenyataan itu.
Sayid Anwas dan Sayid Anwar kemudian besar dalam asuhan Adam. Ketika melihat Sayid Anwas dan Sayid Anwar, Adam mulai paham bila Sayid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedang Sayid Anwar kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Adam, Sayid Anwar melanggar pantangan dengan meminum air kehidupan yang membuat hidupnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah lalu mengusir Sayid Anwar.
Sayid Anwar sangat kecewa dengan sang kakek lalu pergi berkelana. Di tengah perjalanan dia bertemu Malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya menuju ke arah Sungai Nil dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Dengan sang paman, Sayid Anwar belajar ilmu melihat masa depan (semacam ilmu laduni) dan berbagai ilmu hebat lain. Usainya, Sayid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa, yang bernama Lemah Dewani.
Di situlah Sayid Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah tujuh tahun bertapa, daya linuwih pada Sayid Anwar terolah hebat sehingga bisa menghilang (kasat mata). Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Sayid Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Sayid Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi padanya.
Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Sayid Anwar dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu Orabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Sayid Anwar. Prabu Nurani memilih turun tahta lalu mengangkat Sayid Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya menjadi isteri. Ketika menjadi raja jin, Sayid Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa.
Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi, kemudian tinggal di tempat tinggi dan meminta izin pada Yang Mahaesa untuk mengangkat diri sebagai Tuhan Semesta Alam. Yang Maha esa mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurasa murtad dari ajaran keturunan Nabi Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah nama menjadi Tanah Jawi (Tanah Jawa). Dari Prabu Nurasa lahirkan keturunan-keturunannya yang kemudian menjadi para dewa mulai dari Batara Guru sampai raja-raja di Tanah Jawi.
Di lain pihak, Sayid Anwas yang besar dalam asuhan Nabi Adam, keturunanya kemudian menjadi manusia-manusia terpilih mulai Nabi Idris, Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad. Keturunan Sayid Anwas juga menumbuhkan suku-suku bangsa superior seperti bangsa Israil, bangsa Arab, bangsa Arya dan bangsa-bangsa besar lainnya. Di lain pihak keturunan Sayid Anwar, karena juga mendapatkan berkah dari doa Adam, juga banyak melahirkan bangsa-bangsa besar pada masa-masa kerajaan Jawa. Tidak sedikit raja-raja keturunan Sayid Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di permukaan bumi.
Dalam perputaran peradaban, keturunan Sayid Anwar dan Sayid Anwas telah banyak yang bersilangan. Persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang-tinduh. Ada keturunan Sayid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Sayid Anwar yang sesat. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Sayid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Adam serta leluhur mereka Nabi Syith. Terlepas dari semua itu, keturunan-keturunan Sayid Anwas maupun Sayid Anwar sama-sama memiliki darah superioritas yang membuat mereka banyak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lainnya.
Kamis, 18 April 2013
keanekaragaman bangsa indonesia
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Keanekaragaman bangsa Indonesia” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan . .Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
Latar Belakang
Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.
MANFAAT PENULISAN
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui akan keanekaragaman bangsa indonesia .
2. Mengetahui masalah dan konflik apa saja yang timbul dari keanekaragaman bangsa indonesia
LATAR BELAKANG KEANEKARAGAMAN BANGSA DI INDONESIA
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.
Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia -yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan- yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition” (Azyumardi Azra, 2007).
Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.
MACAM-MACAM SUKU BANGSA YANG TERDAPAT DI INDONESIA
1) Suku Jawa
Agama resmi yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, sebagian kecil Hindu dan Buddha, serta beberapa penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Jawa, dianut dua istilah mengenai agama Islam, yaitu Islam santri dan Islam kejawen (abangan). Islam santri adalah penganut yang patuh dan teratur dalam menjalankan ajaran-ajarannya, sedangkan Islam kejawen tidak teratur dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi percaya kepada kekuatan ajaran keimanan agama Islam.
Kehidupan orang Jawa, meskipun telah memeluk salah satu agama yang pasti, namun tidak pernah luput dari pengaruh animisme dan dinamisme. Dua Bentuk kebudayaan itu sudah ada sebelum agama-agama besar tersebut masuk ke Indonesia. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan roh nenek moyang yang ada di alam semesta, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan akan benda-benda gaib yang memiliki kekuatan tertentu.
2) Suku Mentawai
Pada suku bangsa ini, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen dan Katolik, serta sebagian kecil memeluk agama Islam. Meskipun telah mengenal agamaagama tersebut, masyarakat Mentawai masih menganut nilai-nilai tradisi lama yang cukup mengakar kuat dalam kehidupan mereka seperti pada konsepsi mengenai roh dan jiwa berikut ini.
o Ketsat, yaitu kesaktian dari roh nenek moyang.
o Sabulangan, yaitu makhluk halus yang melepaskan diri dari tubuh manusia yang meninggal dan pergi ke dunia roh atau yang hidup di sekitar tempat tinggal manusia dalam bumi, air, udara, pohon besar, hutan, dan tempat-tempat lainnya.
o Simagere, yaitu jiwa yang menyebabkan orang hidup.
o Kere, yaitu kekuatan sakti.
o Kina, yaitu roh yang tinggal dalam rumah dan melindungi rumah.
o Sanitu, yaitu roh-roh jahat yang suka mengganggu orang dan membawa penyakit, serta bencana.
o Taikamanua, yaitu pemimpin dari negara roh.
3) Suku Batak
Sebagian besar orang Batak memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, serta sebagian kecil beragama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa konsepsi yang bersumber dari nilai-nilai tradisi masyarakat setempat berkaitan dengan religi mereka, di antaranya adalah sebagai berikut.
a) Konsepsi Mengenai Pencipta
Orang Batak memiliki konsepsi bahwa alam dan segala isinya ini diciptakan oleh Debata (Ompung) Mulajadi na Bolon (Dibata Kaci-Kaci dalam bahasa Karo). Ia tinggal di atas langit dan memiliki nama lain sesuai dengan tugas dan tempat kedudukannya. Penguasa dunia tengah yang bertempat tinggal di dunia ini bernama Silaon na Bolon (Toba) atau Tuan Padukah ni Aji (Karo), sedangkan penguasa dunia makhluk halus bernama Pane na Bolon (Toba) atau Tuan Banus Koling (Karo). Selain itu juga dikenal penguasa matahari yang disebut dengan Sinimataniari, serta penguasa bulan dan pelangi yang disebut dengan Beru Dayang.
b) Konsepsi Mengenai Jiwa, Roh, dan Dunia Akhirat
Ada tiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tondi, sahala, dan begu.
1). Tondi adalah kekuatan yang memberi hidup kepada bayi (calon manusia) dan terdapat pada semua orang tanpa kecuali.
2). Sahala adalah kekuatan yang menentukan wujud dan jalan hidup seseorang. Sahala ini berbeda-beda bagi tiap orang dalam jumlah dan kualitasnya.
3). Begu adalah kekuatan yang memberi hidup pada orang yang sudah meninggal.
4) Suku Nias
Orang-orang Nias sebagian besar memeluk agama Kristen Protestan. Agama lain yang dipeluk oleh orang Nias adalah Islam, Katolik, Buddha, dan Pelebegu. Pelebegu adalah nama agama asli yang diberikan oleh pendatang yang berarti penyembah roh. Nama yang diberikan oleh penganutnya sendiri adalah Molohe Adu (penyembah adu). Dewa-dewa terpenting dalam Pelebegu adalah sebagai berikut.
a. Lowelangi, yaitu raja segala dewa dari dunia atas.
b. Latura Dano, yaitu raja dewa dunia bawah dan saudara tua Lowelangi.
c. Silewe Nasarata, yaitu istri Lowelangi yang berperan sebagai pelindung pada ere (pemeluk agama).
5) Suku Bugis–Makasar
Untuk suku Bugis dan Makassar ini, sebagian besar dan hampir seluruhnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Namun demikian, masyarakat Bugis–Makassar yang tinggal di daerah pedesaan masih terikat sistem norma adat yang masih sakral yang keseluruhannya mereka sebut sebagai penggaorreng (panggadakkang dalam bahasa Makassar). Sistem ini terdiri dari lima unsure pokok dari ayat keramat tersebut yang terjalin satu sama lain sebagai satu-kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis–Makassar. Kelima unsur pokok itu adalah ade’, bicara, rapang, wari’, dan sara’.
o Ade’, secara khusus terdiri dari Ade’akkalabinengeng dan Ade’tana.
o Bicara, yaitu unsur yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah peradilan.
o Rapang, berarti contoh, perumpamaan, kiasan, atau analogi. Rapang berwujud perumpamaan yang memiliki maksud menjaga kelangsungan tertib social dalam masyarakat.
o Wari yaitu bagian yang melakukan klasifikasi dari denda, peristiwa, dan aktivitas masyarakat.
o Sara yaitu bagian yang mengatur pranata-pranata dan hukum Islam, serta dapat melengkapi keempat unsur lainnya.
Pada masa pra-Islam, orang Bugis–Makassar ini sudah memiliki religi seperti yang tampak dari Sure’Galigo, yang sebenarnya telah mengandung kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal yang disebut dengan beberapa nama, seperti Patoto-e (yang menentukan nasib), Dewata Seuwa-e (Dewa yang tunggal), dan Turie a’rana (kehendak tertinggi).
KONFLIK YANG TERJADI ANTARA SUKU MADURA DAN SUKU DAYAK
Ketidakmerataan penyebaran penduduk juga dapat menimbulkan masalah. Kepadatan penduduk yang mendororong etnis Madura melakukan migrasi ke Pulau Kalimantan. Di mana masih membutuhkan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia untuk mengolah kekayaan alam dan membangun infrastruktur perekonomian. Pencapaian atas kerja keras, hidup hemat bahkan penderitaan yang dirasakan etnis Madura terbayarkan sudah ketika keberhasilan sudah ditangan. Dengan menguasai sektor-sektor perdagangan sehingga orang-orang non Madura yang lebih awal bergerak di bidang itu terpaksa terlempar keluar.
Persaingan hidup antar etnis ini pun terjadi. Timbulah kecemburuan sosial antara etnis pendatang (Suku Madura) dengan etnis asli (Suku Dayak) yang mendiami Pulau Kalimantan ini. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh misionaris untuk mencapai tujuan dengan memprovokasi keduanya. Isu yang diangkat yaitu sentimen agama karena hal-hal yang menyangkut prinsip bagi manusia yang mudah untuk digiring ke daratan. Meletuslah konflik Sampit di Kalimantan antara Etnis Dayak dan Etnis Madura. Sampai saat ini untuk menentukan pihak yang benar sangat sulit. Dikarenakan semua pihak yang bertikai bisa dikatakan benar dan bahkan keduanya bisa dikatakan salah. Keberagaman yang ada di Indonesia sangat rentan terjadinya konflik ras.
Kesimpulan
Begitu banyak ragam suku bangsa yang ada di Indonesia, yang mempunyai keanekaragaman adat istiadat. Dan mempunyai norma-norma yang berbeda, menurut suku masing-masing. Namun walau mereka berbeda mereka tetap satu, sebagai mana yang ada di Bhineka tunggal ika.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.com/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/13/menyelami-konflik-etnis-di-indonesia-355405.html
https://www.detik.com/
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah yang berjudul “Keanekaragaman bangsa Indonesia” ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan . .Dalam penulisan makalah ini, penyusun banyak menerima bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak yang mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, diantaranya adalah:
1. Bapak Emilianshah Banowo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik berupa materiil maupun moril.
3. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam penyusunannya, oleh karena itu penyusunmengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.
MANFAAT PENULISAN
Manfaat Penulisan dalam makalah ditujukan untuk mengetahui kegunaan nyata yang merupakan hasil dari pembahasan masalah yang terdapat dalam makalah. Ada pun manfaat penulisan sebagai berikut :
1. Mengetahui akan keanekaragaman bangsa indonesia .
2. Mengetahui masalah dan konflik apa saja yang timbul dari keanekaragaman bangsa indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
LATAR BELAKANG KEANEKARAGAMAN BANGSA DI INDONESIA
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.
Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia -yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan- yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition” (Azyumardi Azra, 2007).
Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.
MACAM-MACAM SUKU BANGSA YANG TERDAPAT DI INDONESIA
1) Suku Jawa
Agama resmi yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, sebagian kecil Hindu dan Buddha, serta beberapa penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Jawa, dianut dua istilah mengenai agama Islam, yaitu Islam santri dan Islam kejawen (abangan). Islam santri adalah penganut yang patuh dan teratur dalam menjalankan ajaran-ajarannya, sedangkan Islam kejawen tidak teratur dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi percaya kepada kekuatan ajaran keimanan agama Islam.
Kehidupan orang Jawa, meskipun telah memeluk salah satu agama yang pasti, namun tidak pernah luput dari pengaruh animisme dan dinamisme. Dua Bentuk kebudayaan itu sudah ada sebelum agama-agama besar tersebut masuk ke Indonesia. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan roh nenek moyang yang ada di alam semesta, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan akan benda-benda gaib yang memiliki kekuatan tertentu.
2) Suku Mentawai
Pada suku bangsa ini, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen dan Katolik, serta sebagian kecil memeluk agama Islam. Meskipun telah mengenal agamaagama tersebut, masyarakat Mentawai masih menganut nilai-nilai tradisi lama yang cukup mengakar kuat dalam kehidupan mereka seperti pada konsepsi mengenai roh dan jiwa berikut ini.
o Ketsat, yaitu kesaktian dari roh nenek moyang.
o Sabulangan, yaitu makhluk halus yang melepaskan diri dari tubuh manusia yang meninggal dan pergi ke dunia roh atau yang hidup di sekitar tempat tinggal manusia dalam bumi, air, udara, pohon besar, hutan, dan tempat-tempat lainnya.
o Simagere, yaitu jiwa yang menyebabkan orang hidup.
o Kere, yaitu kekuatan sakti.
o Kina, yaitu roh yang tinggal dalam rumah dan melindungi rumah.
o Sanitu, yaitu roh-roh jahat yang suka mengganggu orang dan membawa penyakit, serta bencana.
o Taikamanua, yaitu pemimpin dari negara roh.
3) Suku Batak
Sebagian besar orang Batak memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, serta sebagian kecil beragama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa konsepsi yang bersumber dari nilai-nilai tradisi masyarakat setempat berkaitan dengan religi mereka, di antaranya adalah sebagai berikut.
a) Konsepsi Mengenai Pencipta
Orang Batak memiliki konsepsi bahwa alam dan segala isinya ini diciptakan oleh Debata (Ompung) Mulajadi na Bolon (Dibata Kaci-Kaci dalam bahasa Karo). Ia tinggal di atas langit dan memiliki nama lain sesuai dengan tugas dan tempat kedudukannya. Penguasa dunia tengah yang bertempat tinggal di dunia ini bernama Silaon na Bolon (Toba) atau Tuan Padukah ni Aji (Karo), sedangkan penguasa dunia makhluk halus bernama Pane na Bolon (Toba) atau Tuan Banus Koling (Karo). Selain itu juga dikenal penguasa matahari yang disebut dengan Sinimataniari, serta penguasa bulan dan pelangi yang disebut dengan Beru Dayang.
b) Konsepsi Mengenai Jiwa, Roh, dan Dunia Akhirat
Ada tiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tondi, sahala, dan begu.
1). Tondi adalah kekuatan yang memberi hidup kepada bayi (calon manusia) dan terdapat pada semua orang tanpa kecuali.
2). Sahala adalah kekuatan yang menentukan wujud dan jalan hidup seseorang. Sahala ini berbeda-beda bagi tiap orang dalam jumlah dan kualitasnya.
3). Begu adalah kekuatan yang memberi hidup pada orang yang sudah meninggal.
4) Suku Nias
Orang-orang Nias sebagian besar memeluk agama Kristen Protestan. Agama lain yang dipeluk oleh orang Nias adalah Islam, Katolik, Buddha, dan Pelebegu. Pelebegu adalah nama agama asli yang diberikan oleh pendatang yang berarti penyembah roh. Nama yang diberikan oleh penganutnya sendiri adalah Molohe Adu (penyembah adu). Dewa-dewa terpenting dalam Pelebegu adalah sebagai berikut.
a. Lowelangi, yaitu raja segala dewa dari dunia atas.
b. Latura Dano, yaitu raja dewa dunia bawah dan saudara tua Lowelangi.
c. Silewe Nasarata, yaitu istri Lowelangi yang berperan sebagai pelindung pada ere (pemeluk agama).
5) Suku Bugis–Makasar
Untuk suku Bugis dan Makassar ini, sebagian besar dan hampir seluruhnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Namun demikian, masyarakat Bugis–Makassar yang tinggal di daerah pedesaan masih terikat sistem norma adat yang masih sakral yang keseluruhannya mereka sebut sebagai penggaorreng (panggadakkang dalam bahasa Makassar). Sistem ini terdiri dari lima unsure pokok dari ayat keramat tersebut yang terjalin satu sama lain sebagai satu-kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis–Makassar. Kelima unsur pokok itu adalah ade’, bicara, rapang, wari’, dan sara’.
o Ade’, secara khusus terdiri dari Ade’akkalabinengeng dan Ade’tana.
- Ade’akkalabinengeng adalah norma mengenai hal-hal perkawinan dan mengatur segala urusan kekerabatan.
- Ade’tana adalah norma mengenai hal ihwal kenegaraan dan memerintah negara.
o Bicara, yaitu unsur yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah peradilan.
o Rapang, berarti contoh, perumpamaan, kiasan, atau analogi. Rapang berwujud perumpamaan yang memiliki maksud menjaga kelangsungan tertib social dalam masyarakat.
o Wari yaitu bagian yang melakukan klasifikasi dari denda, peristiwa, dan aktivitas masyarakat.
o Sara yaitu bagian yang mengatur pranata-pranata dan hukum Islam, serta dapat melengkapi keempat unsur lainnya.
Pada masa pra-Islam, orang Bugis–Makassar ini sudah memiliki religi seperti yang tampak dari Sure’Galigo, yang sebenarnya telah mengandung kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal yang disebut dengan beberapa nama, seperti Patoto-e (yang menentukan nasib), Dewata Seuwa-e (Dewa yang tunggal), dan Turie a’rana (kehendak tertinggi).
KONFLIK YANG TERJADI ANTARA SUKU MADURA DAN SUKU DAYAK
Ketidakmerataan penyebaran penduduk juga dapat menimbulkan masalah. Kepadatan penduduk yang mendororong etnis Madura melakukan migrasi ke Pulau Kalimantan. Di mana masih membutuhkan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia untuk mengolah kekayaan alam dan membangun infrastruktur perekonomian. Pencapaian atas kerja keras, hidup hemat bahkan penderitaan yang dirasakan etnis Madura terbayarkan sudah ketika keberhasilan sudah ditangan. Dengan menguasai sektor-sektor perdagangan sehingga orang-orang non Madura yang lebih awal bergerak di bidang itu terpaksa terlempar keluar.
Persaingan hidup antar etnis ini pun terjadi. Timbulah kecemburuan sosial antara etnis pendatang (Suku Madura) dengan etnis asli (Suku Dayak) yang mendiami Pulau Kalimantan ini. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh misionaris untuk mencapai tujuan dengan memprovokasi keduanya. Isu yang diangkat yaitu sentimen agama karena hal-hal yang menyangkut prinsip bagi manusia yang mudah untuk digiring ke daratan. Meletuslah konflik Sampit di Kalimantan antara Etnis Dayak dan Etnis Madura. Sampai saat ini untuk menentukan pihak yang benar sangat sulit. Dikarenakan semua pihak yang bertikai bisa dikatakan benar dan bahkan keduanya bisa dikatakan salah. Keberagaman yang ada di Indonesia sangat rentan terjadinya konflik ras.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Begitu banyak ragam suku bangsa yang ada di Indonesia, yang mempunyai keanekaragaman adat istiadat. Dan mempunyai norma-norma yang berbeda, menurut suku masing-masing. Namun walau mereka berbeda mereka tetap satu, sebagai mana yang ada di Bhineka tunggal ika.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.com/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/13/menyelami-konflik-etnis-di-indonesia-355405.html
https://www.detik.com/
Langganan:
Postingan (Atom)